PONOROGO, TEROPONGNUSA.COM – Rutan Kelas IIB Ponorogo terus berkomitmen untuk memastikan hak-hak kependudukan warga binaan tetap terpenuhi. Pada Kamis (29/8/2024) sembilan warga binaan mengikuti kegiatan perekaman data e-KTP yang dilaksanakan oleh tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ruly Rahmawati, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kabupaten Ponorogo.
Dari total 298 warga binaan yang menghuni Rutan Ponorogo, terdapat sembilan orang yang data kependudukannya tidak tervalidasi dalam sistem Dukcapil. Setelah dilakukan sinkronisasi dan validasi menggunakan biometrik, ditemukan bahwa seorang warga binaan berinisial JS (21), asal Sidoarjo, belum pernah melakukan perekaman e-KTP.
“Validasi data kependudukan ini sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi warga binaan. Ini tidak hanya penting bagi administrasi rutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa warga binaan mendapatkan hak-hak sipil mereka yang sah,” jelas Ruly Rahmawati.
Agus Imam Taufik, Kepala Rutan Ponorogo, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
“Kami sangat berterima kasih kepada Dukcapil Ponorogo atas kerjasamanya dalam memastikan bahwa seluruh warga binaan kami memiliki identitas kependudukan yang valid. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa hak-hak sipil mereka tetap terlindungi, bahkan saat berada di dalam rutan. Dengan adanya data yang akurat, kami juga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran kepada warga binaan,” ujar Agus Imam Taufik.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan data kependudukan warga binaan dengan data yang ada di berkas perkara, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka. Melalui validasi biometrik ini, Dukcapil memastikan bahwa seluruh warga binaan memiliki data kependudukan yang akurat, termasuk JS yang untuk pertama kalinya direkam data e-KTP-nya.
Dengan kegiatan ini, diharapkan semua warga binaan di Rutan Ponorogo dapat memiliki identitas kependudukan yang valid dan sah di mata hukum, sehingga memudahkan dalam berbagai proses administrasi, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah bebas nanti.(Hum/Red)
