PONOROGO, TEROPONGNUSA.COM — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kebijakan mutasi kepala sekolah yang dinilai sewenang-wenang oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Aksi ini direncanakan melibatkan sekitar 2.000 guru dari berbagai sekolah di Ponorogo.
Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Drs. Thohari, MM, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan merupakan langkah lanjutan setelah somasi yang dilayangkan kepada Gubernur tidak mendapat tanggapan.
“Ini tindak lanjut dari somasi yang kami sampaikan, tetapi diabaikan. Karena itu, kami memilih turun ke jalan,” ujar Thohari, Senin (22/12).
Menurut Thohari, aksi ini bukan sekadar membela satu individu, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik ketidakadilan dalam tata kelola pendidikan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap profesi guru.
“Ini bukan soal satu guru. Ini soal marwah profesi pendidik dan keadilan,” tegasnya.
Rencana aksi tersebut kini tengah dimatangkan melalui rapat internal. Meski belum ditentukan tanggal pastinya, Thohari memastikan aksi akan digelar dalam waktu dekat, masih dalam bulan Desember ini.
Polemik Mutasi Kepsek Dinilai Langgar Regulasi
Akar permasalahan bermula dari mutasi Katenan, M.Pd, Kepala SMKN 1 Ponorogo, ke SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. Mutasi ini diduga melanggar Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mensyaratkan masa jabatan minimal dua tahun bagi kepala sekolah sebelum dapat dimutasi. Katenan diketahui baru menjabat sekitar lima bulan saat mutasi dilakukan.
LKBH PGRI menilai kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan dan berpotensi menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan. Mereka khawatir, jika dibiarkan, praktik serupa akan terus berulang dan menempatkan guru dalam posisi rentan secara hukum dan administratif.
Sebelumnya, LKBH PGRI telah menempuh jalur hukum dengan melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah provinsi.
Aksi turun ke jalan pun dipandang sebagai langkah terakhir untuk menyuarakan aspirasi para pendidik.
“Kami ingin mengingatkan pemerintah agar kebijakan pendidikan dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai regulasi,” pungkas Thohari.(Tim/Red)
