 |
| (Fachrul Razi – Ketua Komite I DPD RI) |
TEROPONGNUSA.COM |
JAKARTA – DPD RI bersama KPU RI menyepakati pelaksanaan Pemilu
2024 dilaksanakan pada 28 Februari. Sementara untuk Pilkada 2024 serentak
dilakukan pada 27 November.
Adapun
Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat pleno KPU RI bersama Ketua Komite I Fachrul
Razi, Selasa (22/6) menyebutkan Dasar Pertimbangan Pemungutan Suara Sesuai UU
No.10 Tahun 2016.
Ilham
Saputra dalam rapat Pleno Komite I DPD RI mengatakan bahwa Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Dengan Pertimbangan Memberikan
waktu yang memadai antara penyelesaian hasil pemilu dan penetapan hasil Pemilu
dengan jadwal pencalonan Pemilihan, mengingat salah satu syarat pencalonan pemilihan
adalah hasil Pemilu tahun 2024 berupa jumlah suara atau jumlah kursi di DPRD.
“Memperhatikan
beban kerja badan adhoc pada tahapan Pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan,
agar hari pemungutan suara tidak bertepatan pada kegiatan keagamaan (Bulan Ramadhan),
Rekapitulasi Perhitungan Suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan
(Idul Fitri), ” ujarnya.
Adapun
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, Pemilu dan Pilkada serentak akan
dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, Komisi
II DPR RI dan KPU pada tanggal 3 Juni 2021, Pemilu (Pemilihan Presiden, Anggota
DPR RI dan Anggota DPD RI) akan digelar pada tanggal 28 Februari 2024 (akan
dibahas kembali karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan) dan untuk Pilkada (Pemilihan
Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota) akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Adapun untuk
tahapan Pemilu sudah dapat dimulai bulan Maret 2022 (25 bulan sebelum
pencoblosan).
Fachrul
Razi mengatakan kompleksitas persoalan Pemilu dan Pilkada, mulai dari penetapan
waktu, teknis pelaksanaan, validasi pemilih, pembiayaan, sumber daya
manusia, dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu/Pilkada dalam setiap
penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada selalu mewarnai. Sebagaimana pengalaman
Pemilu 2019, dimana banyak petugas KPPS yang meninggal dunia, patut
menjadi pertimbangan dalam menentukan persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada tahun 2024 untuk lebih hati-hati. Hendaknya KPU sebagai penyelenggara pesta
demokrasi terbesar di Republik ini harus lebih cermat, hati-hati, profesional,
dan netral, agar kualitas demokrasi kita lebih meningkat serta menghasilkan
kepemimpinan nasional yang baik.
Sebagaimana
diketahui Anggaran KPU TA 2021-2025 sebesar 86 Trilliun Rupiah lebih. Usulan
Anggaran penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024 untuk 33 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota.
Dalam
rapat pleno Komite I DPD RI dengan KPU RI di Jakarta, tanggal 22 Juni 2021
disimpulkan bahwa Komite I DPD RI mengapresiasi pemaparan materi KPU RI terkait
dengan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun
2024.
Komite
I DPD RI memandang bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 memiliki
kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, DPD RI mendorong
KPU RI untuk melakukan persiapan secara cermat, tepat dan menyeluruh, dengan
tetap mengacu peraturan perundangan, mulai dari Pengaturan Jadwal dan Tahapan
Pemilihan, Penyusunan Regulasi, Validasi Data Pemilih, Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan,
Kesiapan Anggaran, sampai dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemilu
dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Komite
I DPD RI dan KPU RI sepakat bahwa Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,
tidak sekedar untuk menyiapkan pesta besar demokrasi secara prosedural, namun
menjadi ikhtiar bersama guna menghasilkan para Wakil Rakyat, Wakil Daerah dan
Pimpinan Pemerintahan yang baik, kompeten dan penuh integritas, untuk membawa
kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.(*)
