27.1 C
Madiun
Kamis, Februari 22, 2024

Kunjungi Sumsel, Ketua Komite I DPD RI Bantu Selesaikan Isu Konflik Pertanahan dan Gambut


TEROPONGNUSA.COM,
PALEMBANG
– Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) hadir sebagai penyambung
(katalisator) Daerah. Berdasarkan kewenangan konstitusonal DPD RI yang diatur
dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, DPD RI yang berada di Pusat Pemerintahan
berinteraksi (berkomunikasi) dengan Presiden. Sedangkan di daerah lembaga ini
dapat berinterkasi degan Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah.

 

Salah satu
bentuk interaksi DPD RI terlihat dengan adanya rancangan revisi undang-undang
yang berkaitan dengan kepentingan Daerah. Selain itu, DPD RI berupaya membantu
penyelesaian konflik-konflik yang dihadapi masyarakat daerah.

 

DPD RI
mencatat bahwa salah satu persoalan yang dihadapi banyak daerah adalah konflik
lahan atau sengketa pertanahan. Beberapa daerah mengalami konflik pertanahan dan
umumnya belum terselesaikan dengan baik.

 

Catatan
DPD RI terkait sengketa tanah di Kabupaten Ogan Ilir. DPD RI berharap agar
Bupati Ogan Ilir dapat berkomunikasi dengan Gubernur Sumatra Selatan untuk
menyelesaikan konflik lahan karena berkaitan dengan investasi dan pengembangan
daerah. Lahan juga merupakan sumber ekonomi dan penghidupan bagi masyarakat
daerah.

 

Hal ini
terungkap dalam Temu Ramah Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, dengan Bupati
Kabupaten Ogan Ilir, Minggu (20/9/2020). Hadir juga dalam kesempatan ini Wakil
Ketua II DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komite I, Fachrul Razi, serta
sejumlah anggota DPD RI. Pertemuan yang bertajuk Temu Ramah ini juga dihadiri
oleh empat anggota DPD RI dari Sumatera Selatan yakni; Jialyka Maharani selaku
Tuan Rumah, Amaliah, Arniza Nilawati, dan Eva Susanti. Hadir juga Pimpinan
Komite II dan Pimpinan Komite IV serta sejumlah anggota DPD RI. Sementara dari
Pemda Kab. Ogan Ilir dihadiri oleh Ketua DPRD, unsur Forkompimda, Kepala Dinas,
dan masyarakat.

 

Sementara
Ketua Komite I, Fachrul Razi, menyoroti beberapa hal terkait persoalan konflik
pertanahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Menurut Razi, beberapa persoalan
yang muncul dari aspirasi masyarakat Sumsel berkaitan dengan persoalan tata
ruang, pengadaan tanah dan konflik pertanahan. 
Penataan Ruang, perlunya percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang
Provinsi Sumsel yang bertujuan untuk melindungi Lahan Gambut sebagai langkah
antisipasi kebakaran lahan di Sumsel khususnya di Kabupaten Ogan Ilir dan
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seharusnya lahan Gambut ditetapkan sebagai
kawasan lindung yang terintegrasi dengan program restorasi gambut.

 

Mengenai
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Razi menyoroti persoalan pembebasan
Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Sumsel. Menurutnya, ganti
rugi/kompensasi belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sebagian
masyarakat menolak tanahnya dibebaskan karena adanya tanah masyarakat yang
masih dihargai 20.000/meter  Akibatnya,
pembangunan jalan Tol Trans Sumatera menjadi terhambat.

 

Sedangkan
konflik pertanahanan dalam kerangka Reforma Agraria, Razi menyoroti sengketa
tanah di Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana sengketa antara masyarakat Desa
Sumber Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan PT. Hamita
Utama Karsa (HUK yang telah mengolah lahan masyarakat di wilayah transmigrasi
Air Tenggulang yang berada di atas lahan masyarakat Desa Sumber Jaya sejak
tahun 2009.

 

Masyarakat
memiliki bukti sah yang menjadi dasar kepemilikan lahan, yakni SK Pencadangan
Tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor :
280/SK/I/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pemberian Pencadangan Tanah untuk
Penyelenggaraan Transmigrasi seluas 10.000 hektare. Selain itu, ada juga
konflik di Kabupaten Lahat yang melibatkan PT Artha Prigel yang bergerak dalam
bidang perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat warga Desa Pagar Batu,
Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Konflik ini telah memakan korban jiwa,
menewaskan dua orang petani dan beberapa diantaranya mengalami luka yang cukup
serius. Konflik tersebut telah berlangsung lama, namun hingga kini masih belum
ada penyelesaian. Masyarakat meyakini bahwa lokasi perkebunan yang diklaim
milik PT Artha Prigel tersebut masih berstatus sengketa.

 

Dalam
sambutannya, Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, menyampaikan bahwa  wilayahnya memiliki 227 Desa, 14 Kelurahan
dan 16 Kecamatan. Ilyas dalam sambutannya sangat bahagia dengan hadirnya Ketua
DPD RI dan berdialog dengan masyarakat. Ilyas menjelaskan bahwa Kabupaten Ogan
Ilir merupakan Kabupaten pemekaran yang berdiri selama 16 tahun sejak 2004 yang
merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Hulu. Bupati juga menyampaikan bahwa
ada Program satu Desa satu Diniyah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang
unggul, terintegrasi dengan sekolah menengah dan sekolah dasar. Ogan Ilir
menargetkan di tahun 2021 akan melahirkan 2000 penghafal alquran yang bukan
dari pesantren.

 

Ogan Ilir
juga mempunyai program ATM Beras untuk keluarga yang kurang mampu. Selain itu,
Ilyas juga mempunyai program Ngobrol Bareng dengan Bupati yang diadakan setiap
Jumat setelah sholat Jumat yang menghadirkan masyarakat di Rumah Dinas Bupati.
Dari kegiatan obroloan rutin inilah, lahir program atau ide untuk melakukan
transformasi pertanian di Ogan Ilir dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi
lahan pertanian dimana bibit dan pupuk dibantu oleh Pemerintah.

 

Transformasi
pertanian tersebut bertujuan mengubah pola pertanian tradisional menjadi
modern. Ini merupakan aspirasi dari masyarakat Ogan Ilir yang hendaknya disampaikan
Ketua DPD RI dan anggota DPD RI kepada Pemerintah Pusat sebagai keinginan
masyarakat Ogan Ilir.

 

Temu ramah
ini diakhiri dengan pengukuhan Gelar kehormatan kepada Ketua DPD RI. (FRZ/Red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
21,500PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru