TEROPONGNUSA.COM,
MAGETAN – Tuntutan warga kepada Kepala Desa
Banjarejo untuk mencopot jabatan oknum perangkat desanya terus bergulir. Kali
ini perwakilan warga bersama tokoh setempat menemui Bupati Magetan, Suprawoto,
di Pendopo Surya Graha, Jumat (3/1/2020).
MAGETAN – Tuntutan warga kepada Kepala Desa
Banjarejo untuk mencopot jabatan oknum perangkat desanya terus bergulir. Kali
ini perwakilan warga bersama tokoh setempat menemui Bupati Magetan, Suprawoto,
di Pendopo Surya Graha, Jumat (3/1/2020).
Salah satu perwakilan warga Desa Banjarejo,
Sabiati, mengatakan bahwa seluruh warga Desa Banjarejo ingin mendesak dan
meminta bantuan kepada Bupati agar oknum perangkat desanya yang terlibat kasus
pencurian segera dicopot dari jabatannya.
Sabiati, mengatakan bahwa seluruh warga Desa Banjarejo ingin mendesak dan
meminta bantuan kepada Bupati agar oknum perangkat desanya yang terlibat kasus
pencurian segera dicopot dari jabatannya.
“Kami seluruh warga masyarakat Banjarejo
ingin mendesak dan meminta bantuan atau arahan kepada Bupati agar sekretaris
desa ini benar-benar bisa diberhentikan,” tegas Sabiati.
ingin mendesak dan meminta bantuan atau arahan kepada Bupati agar sekretaris
desa ini benar-benar bisa diberhentikan,” tegas Sabiati.
Sementara itu, Bupati Magetan, Suprawoto,
mengungkapkan bahwa sejak mengetahui informasi tersebut pihaknya sudah
mengambil langkah dengan menurunkan tim.
mengungkapkan bahwa sejak mengetahui informasi tersebut pihaknya sudah
mengambil langkah dengan menurunkan tim.
“Kita sebetulnya sudah mengambil langkah
sejak informasi itu, kemudian kita sudah menurunkan tim, Inspektorat sudah
jalan sudah turun di Desa Banjarejo, PMD juga,” jelas Suprawoto di depan awak
media.
sejak informasi itu, kemudian kita sudah menurunkan tim, Inspektorat sudah
jalan sudah turun di Desa Banjarejo, PMD juga,” jelas Suprawoto di depan awak
media.
Suprawoto menegaskan bahwa saat ini masih
dilakukan pemeriksaan, namun pihaknya memastikan dalam waktu paling lama dua
minggu sudah bisa mengambil kebijakan.
dilakukan pemeriksaan, namun pihaknya memastikan dalam waktu paling lama dua
minggu sudah bisa mengambil kebijakan.
“Paling lama 2 minggu nanti kita sudah
mengambil kebijakan, ini kan masih ada pemeriksaan,” pungkas Suprawoto.(NYR)
mengambil kebijakan, ini kan masih ada pemeriksaan,” pungkas Suprawoto.(NYR)
