Oleh: Pahlawan Bertopeng
MAGETAN, TEROPONGNUSA.COM – Desil, belakangan ini istilah tersebut semakin sering terdengar di tengah masyarakat Kabupaten Magetan. Bukan hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga di warung-warung, lingkungan RT, hingga perbincangan warga sehari-hari.
Ada yang bingung. Ada yang kecewa. Bahkan ada yang mempertanyakan, mengapa seseorang yang selama ini dikenal membutuhkan bantuan justru tiba-tiba berada pada desil yang membuatnya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Sebaliknya, ada pula warga yang secara kasat mata dinilai lebih mampu, tetapi justru masuk dalam kelompok yang dianggap layak menerima bantuan.
Inilah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilihat secara sederhana.
Desil pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan sasaran program pemerintah. Namun, ketika data tersebut kemudian berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap bantuan, persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Pertanyaannya: apakah data desil harus diterima begitu saja tanpa ruang koreksi?
Ataukah diperlukan mekanisme yang memungkinkan data tersebut diperbaiki, diperbarui, disinkronkan dan diselaraskan dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan?
Sebab kehidupan masyarakat tidak selalu bisa diterjemahkan hanya melalui angka dan data administratif.
Kondisi ekonomi sebuah keluarga bisa berubah. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang jatuh sakit. Ada yang usahanya bangkrut. Ada keluarga yang sebelumnya mampu, tetapi kemudian mengalami kesulitan ekonomi.
Sebaliknya, ada pula kondisi keluarga yang membaik.
Karena itu, data sosial ekonomi idealnya bukan sesuatu yang berhenti pada satu titik. Data harus dinamis, terus diperbarui dan memiliki ruang untuk dikoreksi ketika tidak sesuai dengan kenyataan.
Jangan Sampai Data Mengalahkan Kenyataan
Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana pemerintah daerah menyikapi persoalan tersebut.
Apakah pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelurahan, RT, RW, BPD dan seluruh unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan sanggahan?
Inilah yang patut menjadi perhatian.
Sebab orang yang paling mengetahui kondisi seorang warga sering kali bukan petugas yang hanya datang melakukan pendataan dalam waktu tertentu.
Tetangganya sendiri justru bisa menjadi sumber informasi yang sangat penting.
Ketua RT tahu siapa yang setiap hari kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ketua RW tahu kondisi lingkungan. Pemerintah desa mengetahui dinamika masyarakatnya. BPD memiliki fungsi penting dalam mengawal aspirasi warga.
Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat.
Mereka tahu siapa yang kehilangan pekerjaan, siapa yang menjadi janda atau duda, siapa yang memiliki anggota keluarga sakit, siapa yang rumahnya masih jauh dari layak, dan siapa pula yang sebenarnya secara ekonomi sudah cukup mampu.
Karena itulah, ketika data administrasi tidak sesuai dengan kenyataan, suara masyarakat di tingkat paling bawah seharusnya tidak boleh diabaikan.
Musyawarah Desa Bukan Barang Baru
Menariknya, jauh sebelum istilah desil ramai diperbincangkan, masyarakat desa sebenarnya sudah mengenal mekanisme musyawarah dalam menentukan penerima bantuan.
Ketika ada program bantuan beras atau bantuan sosial lainnya, misalnya, masyarakat di tingkat RT sudah sering diminta melakukan pembahasan mengenai siapa saja warga yang memang membutuhkan.
Bukan karena ada anggaran khusus untuk rapat.
Bukan pula karena ada kepentingan tertentu.
Tetapi karena prinsip dasarnya sederhana: masyarakat yang tinggal paling dekat dengan warga penerima bantuan dianggap paling mengetahui kondisi warga tersebut.
Hasil pembahasan di tingkat RT kemudian dapat dibawa ke tingkat desa melalui mekanisme musyawarah desa, dengan melibatkan pemerintah desa dan BPD.
Dari sana muncul kesepakatan berdasarkan kondisi masyarakat.
Misalnya RT 1 mengusulkan tiga orang, RT 2 empat orang, RT 3 lima orang. Jumlah tersebut bukan sekadar angka, tetapi hasil dari proses melihat kondisi warga secara langsung.
Inilah yang disebut musyawarah mufakat.
Maka, ketika hari ini muncul persoalan desil, bukan berarti pemerintah harus kembali ke masa lalu dan mengabaikan sistem data modern.
Justru sebaliknya.
Data modern harus dipertemukan dengan kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat di tingkat bawah.
Apresiasi untuk Kang Suyat
Dalam konteks inilah, gagasan Kang Suyat untuk menggugah kembali pemerintah desa dan lingkungan agar melakukan musyawarah patut diapresiasi.
Bukan berarti desil harus ditolak.
Bukan pula berarti seluruh data pemerintah harus dianggap salah.
Namun, perlu ada keberanian untuk mengatakan bahwa data bisa saja keliru dan data harus memiliki mekanisme koreksi.
Desa jangan hanya menjadi penerima data.
Desa harus diberikan ruang untuk melakukan verifikasi.
RT dan RW jangan hanya menjadi pelaksana ketika bantuan turun.
Mereka juga harus dilibatkan dalam memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
BPD pun memiliki posisi penting untuk memastikan proses tersebut berlangsung transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Jangan Sampai Warga Miskin Kehilangan Hak
Kita tentu tidak ingin seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan kehilangan akses hanya karena perubahan angka desil.
Kita juga tidak ingin warga yang secara ekonomi sebenarnya mampu justru mendapatkan bantuan karena sistem data tidak mampu membaca kondisi riil di lapangan.
Jika itu terjadi, bukan hanya masyarakat yang dirugikan.
Kepercayaan terhadap sistem pemerintah pun bisa ikut tergerus.
Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama mengevaluasi mekanisme pendataan, verifikasi, pemutakhiran, serta mekanisme sanggah terhadap data sosial ekonomi.
Jika memang regulasinya perlu diperbaiki, perbaikilah.
Jika sistemnya perlu disinkronkan, sinkronkanlah.
Jika data perlu diverifikasi kembali sampai tingkat RT dan desa, berikan ruang dan mekanismenya.
Jangan biarkan masyarakat hanya menjadi objek data.
Masyarakat harus menjadi bagian dari proses memastikan data tersebut benar.
Sebab pada akhirnya, data bukanlah tujuan.
Data adalah alat.
Tujuan akhirnya adalah memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.
Saatnya Mendengar Suara Tetangga
Barangkali inilah saat yang tepat bagi Magetan untuk melakukan sebuah gebrakan.
Bukan gebrakan yang rumit.
Mulailah dari lingkungan paling kecil.
Musyawarah kembali di tingkat RT. Libatkan RW, pemerintah desa atau kelurahan, BPD dan unsur masyarakat. Verifikasi siapa yang benar-benar membutuhkan. Sampaikan jika ada data yang tidak sesuai. Kemudian kawal agar usulan tersebut benar-benar masuk dalam mekanisme pemutakhiran data pemerintah.
Sebab tetangga sering kali tahu lebih banyak daripada angka yang tercatat dalam sebuah sistem.
Tetangga tahu siapa yang setiap hari makan sederhana.
Tetangga tahu siapa yang kehilangan pekerjaan.
Tetangga tahu siapa yang rumahnya mulai rusak.
Tetangga tahu siapa yang hidup sendiri.
Dan tetangga pula yang tahu siapa yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Maka, jangan sampai angka mengalahkan kenyataan.
Desil boleh menjadi bagian dari sistem pendataan. Teknologi boleh semakin canggih. Pemerintah boleh memiliki sistem digital yang semakin modern.
Tetapi jangan pernah melupakan satu hal:
kemiskinan dan kesejahteraan adalah realitas manusia yang harus dilihat dengan data sekaligus hati nurani.
Semoga keresahan masyarakat Magetan tentang desil menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan untuk saling menyalahkan.
Dan semoga langkah yang baik, seperti gagasan untuk menghidupkan kembali musyawarah masyarakat di tingkat bawah, benar-benar menjadi jalan untuk menghadirkan data yang lebih akurat, adil dan manusiawi.
Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang masuk desil berapa, tetapi siapa yang benar-benar membutuhkan dan siapa yang memang sudah tidak membutuhkan.
Penulis: Pahlawan Bertopeng
